SEMARANG – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) harus dijadikan alat ukur sekaligus kompas untuk melakukan perbaikan kualitas demokrasi di tanah air. Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Polkam, Lodewijk Freidrich Paulus, mengungkapkan bahwa skor IDI nasional pada tahun 2025 tercatat sebesar 78,19, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang berada di angka 79,81. Meski penurunan ini tidak terlampau ekstrem, capaian tersebut dinilai menjadi cambuk bagi seluruh pihak karena masih berada di bawah target nasional yang ditetapkan sebesar 81,69 hingga 85,23.
Dalam acara “Kick Off Evaluasi Nasional Capaian IDI Tahun 2025” di Semarang, Jawa Tengah, Kamis, Lodewijk memaparkan sejumlah indikator utama yang memicu penurunan indeks tersebut. Beberapa poin krusial yang mengalami kemerosotan signifikan di antaranya adalah jaminan kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat yang anjlok hingga 20,43 poin. Selain itu, kinerja lembaga legislatif juga tercatat turun sebesar 21,05 poin, diikuti oleh indikator netralitas penyelenggara pemilu yang sempat menjadi sorotan pasca-pelaksanaan pilpres, pileg, dan pilkada serentak.
Guna mengatasi tantangan tersebut, pemerintah berkomitmen mendorong perbaikan kualitas demokrasi secara substantif dengan memperluas ruang partisipasi masyarakat. Lodewijk menambahkan bahwa kualitas demokrasi merupakan fondasi utama stabilitas dan transformasi politik nasional yang dinilai melalui tiga aspek penting: kebebasan sipil, kesetaraan politik, dan kapasitas lembaga demokrasi. Melalui forum evaluasi nasional ini, pemerintah berharap IDI tidak sekadar menjadi agenda seremonial, melainkan kompas nyata dalam menyelaraskan strategi pembangunan nasional dengan tetap menghormati kearifan lokal di setiap daerah. Dikutip dari Antaranews.com
