JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa partainya akan terus memutarkan lagu “Bung Karno Bapak Marhaenisme” dalam berbagai agenda resmi partai. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya nyata untuk meluruskan sejarah nasional sekaligus melakukan konsolidasi ideologi di akar rumput. Usai menghadiri upacara Hari Lahir Pancasila di Lenteng Agung, Jakarta, pada Senin (1/6/2026), Hasto mengungkapkan bahwa Kepala Situation Room PDIP, M. Prananda Prabowo, mengambil peran sentral dalam mengaransemen ulang lagu tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk menghapus stigma negatif warisan masa lalu yang sengaja dilekatkan pada istilah Marhaen, sekaligus membangkitkan kesadaran publik mengenai watak sejati Pancasila dalam melawan segala struktur sosial yang menindas.
Hasto meluruskan salah kaprah sejarah dengan menegaskan bahwa konsep Marhaenisme bukanlah komunisme seperti yang dituduhkan oleh sebagian pihak pada era orde baru. Sebaliknya, Marhaen merupakan realitas sosial yang mewakili potret rakyat kecil yang terpinggirkan namun tetap mandiri, yang menjadi fondasi dasar perjuangan Bung Karno. Saat disinggung mengenai peluang mengusulkan lagu ini ke ranah acara kenegaraan, Hasto menyatakan bahwa fokus utama PDIP saat ini bukanlah formalitas seremonial, melainkan penyerapan roh (spirit) perjuangan lagu tersebut. Esensi itu harus diwujudkan melalui kebijakan nyata—baik secara ideologis maupun teknokratis—yang mampu memberikan kemanfaatan serta perlindungan ekonomi langsung bagi rakyat kecil.
Lebih lanjut, refleksi terhadap pemikiran mendalam para pendiri bangsa dinilai sangat krusial di tengah kondisi makro Indonesia saat ini yang mengalami penurunan kualitas pendidikan dan mulai tertinggal dari negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Melalui pesan moral yang terkandung dalam lagu “Bung Karno Bapak Marhaenisme”, PDI Perjuangan berkomitmen penuh untuk mengembalikan arah politik nasional pada esensi sejatinya, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya kolektif ini diharapkan mampu memperkuat watak politik yang membebaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan, kebodohan, serta ketidakadilan struktural demi masa depan Indonesia yang lebih inklusif. Dikutip dari Antaranews.com
