Tegal – Tim Pembina Samsat Kota Tegal melaksanakan Gerakan Disiplin Pajak Untuk Rakyat (Gadis Pantura) di sejumlah perangkat daerah, meliputi Dinas Bakeuda, Dinas Pendidikan, dan Dinas Baperida Kota Tegal. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2026 yang bertujuan untuk memperkuat kesadaran dan kepatuhan aparatur pemerintah dalam memenuhi kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), memahami kewajiban SWDKLLJ, serta mengetahui adanya Program Jateng Bebas Denda yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
Pelaksanaan Gadis Pantura menjadi salah satu langkah pendekatan langsung kepada masyarakat melalui lingkungan pemerintahan. Aparatur pemerintah memiliki peran strategis dalam menjadi contoh kepatuhan terhadap kewajiban administrasi kendaraan, sehingga penguatan kesadaran di lingkungan perangkat daerah diharapkan dapat turut membangun budaya tertib pajak secara lebih luas.
Dalam kegiatan tersebut, Tim Pembina Samsat Kota Tegal memberikan edukasi mengenai pentingnya memenuhi kewajiban pembayaran PKB sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembayaran pajak kendaraan secara tepat waktu tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap kewajiban administrasi, tetapi juga menjadi bagian dari kontribusi masyarakat dalam mendukung penerimaan daerah yang menunjang pembangunan dan pelayanan publik.
Selain edukasi mengenai PKB, masyarakat di lingkungan perangkat daerah juga mendapatkan sosialisasi mengenai Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Jasa Raharja menjelaskan bahwa SWDKLLJ merupakan bagian dari kewajiban yang berkaitan dengan kendaraan bermotor dan menjadi salah satu unsur dalam mendukung perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemahaman tersebut penting agar masyarakat mengetahui bahwa kewajiban yang dibayarkan memiliki keterkaitan dengan aspek perlindungan bagi pengguna jalan.
Tim Pembina Samsat Kota Tegal juga menyampaikan informasi mengenai Program Jateng Bebas Denda, yang memberikan sejumlah kemudahan bagi masyarakat dalam menyelesaikan kewajiban kendaraan bermotor. Program tersebut mencakup pembebasan denda PKB, pembebasan pajak progresif PKB, serta pembebasan denda SWDKLLJ tahun-tahun sebelumnya sesuai dengan ketentuan program yang berlaku.
Penyampaian informasi mengenai Program Jateng Bebas Denda di lingkungan perangkat daerah diharapkan dapat membantu aparatur memahami kemudahan yang tersedia sekaligus mendorong penyelesaian kewajiban kendaraan yang masih tertunda. Informasi tersebut juga diharapkan dapat diteruskan kepada keluarga maupun masyarakat di lingkungan masing-masing agar manfaat program dapat diketahui secara lebih luas.
Selain memberikan sosialisasi, Tim Pembina Samsat turut melakukan pendataan terhadap kendaraan dinas maupun kendaraan milik pegawai di lingkungan perangkat daerah yang menjadi lokasi kegiatan. Pendataan tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi kepatuhan pembayaran PKB sekaligus mengidentifikasi kendaraan yang masih memiliki kewajiban atau tunggakan pajak.
Data yang diperoleh melalui kegiatan Gadis Pantura menjadi salah satu bahan penting dalam mendukung proses monitoring dan tindak lanjut. Dengan kondisi data yang lebih teridentifikasi, upaya mendorong penyelesaian kewajiban pajak maupun pemanfaatan Program Jateng Bebas Denda dapat dilakukan secara lebih terarah sesuai dengan kondisi kendaraan dan wajib pajak.
Bagi Jasa Raharja sebagai bagian dari Tim Pembina Samsat, kegiatan ini juga menjadi ruang untuk memperkuat edukasi mengenai keselamatan lalu lintas dan perlindungan masyarakat. Sosialisasi SWDKLLJ sekaligus menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peran Jasa Raharja dalam memberikan perlindungan dasar kepada korban kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Gadis Pantura juga menjadi bagian dari upaya membangun koordinasi antara Tim Pembina Samsat dengan perangkat daerah. Kolaborasi tersebut diperlukan agar kegiatan tidak hanya berhenti pada pendataan, tetapi dapat dilanjutkan melalui monitoring, edukasi, serta tindak lanjut terhadap kewajiban kendaraan secara berkelanjutan.
Melalui pendekatan edukasi, pendataan, dan penguatan informasi program, Tim Pembina Samsat Kota Tegal terus mendorong terciptanya kepatuhan pajak yang tumbuh dari kesadaran masyarakat. Lingkungan perangkat daerah diharapkan dapat menjadi contoh dalam membangun budaya disiplin membayar PKB, memenuhi kewajiban SWDKLLJ, serta memanfaatkan kemudahan yang tersedia melalui Program Jateng Bebas Denda.
Dengan pelaksanaan Gadis Pantura secara berkelanjutan, diharapkan kepatuhan pembayaran PKB di Kota Tegal semakin meningkat, pemahaman masyarakat terhadap SWDKLLJ semakin baik, dan informasi Program Jateng Bebas Denda dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Sinergi antara Tim Pembina Samsat dan perangkat daerah akan terus diperkuat sebagai bagian dari upaya mendukung tertib administrasi kendaraan, keselamatan lalu lintas, serta pelayanan publik yang semakin optimal.
