Jakarta — Pemerintah akan mempercepat program kredit untuk sektor perumahan melalui Kredit Program Perumahan (KPP) pada tahun 2026, dengan target realisasi tahap awal sebesar Rp28 triliun.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan,
“Pemerintah akan mendorong kredit untuk sektor perumahan, berupa KPP. Alokasi anggaran untuk KPP sebesar Rp130 triliun, di luar alokasi KUR yang Rp300 triliun.”
Karena KPP merupakan program baru, pemerintah akan melakukan koordinasi dengan sektor perbankan.
“Kami minta kepada Danantara dan Kementerian BUMN untuk mendorong sistem perbankan agar dapat menyalurkan kredit ke sektor perumahan ini,” tambah Menko Airlangga.
Tahap awal penyaluran kredit ditargetkan sebesar Rp28 triliun pada kuartal I-2026.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengatakan KPP pertama kali diluncurkan pada 21 Oktober 2021. Hingga pertengahan November 2025, total kredit yang sudah tersalurkan mencapai Rp492,13 triliun.
Penyaluran tertinggi berasal dari bank swasta, dengan rincian:
- Bank Nobu: Rp280 miliar
- BNI: Rp91,9 miliar
- BTN: Rp73,1 miliar
Menteri Ara menambahkan, pemerintah juga akan merealisasikan program pembangunan rumah susun bersubsidi di lima kota besar: Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan Manado. Dari lima kota tersebut, Jakarta dan Surabaya siap memulai pembangunan, kemungkinan akan groundbreaking pada awal tahun 2026.
Program KPP diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor properti, meningkatkan akses rumah layak huni bagi masyarakat, dan memperkuat peran perbankan dalam pembiayaan perumahan. Dikutip dari RRI.co.id
