JAKARTA – Pemerintah Indonesia tengah mematangkan rencana besar untuk segera membentuk Bursa Mineral Indonesia dalam waktu dekat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya bersama para pemangku kepentingan masih melakukan kajian mendalam untuk mencari formulasi dan skema terbaik yang akan diterapkan. Dalam keterangannya di Gedung DPR RI pada Selasa (9/6/2026), Bahlil menjelaskan bahwa fokus pemerintah saat ini berada pada penguatan tata kelola ekspor satu pintu melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah koordinasi PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), guna memastikan regulasi yang diterbitkan tidak tumpang tindih dengan kebijakan yang sudah berjalan.
Inisiasi pembentukan bursa komoditas strategis nasional ini merupakan salah satu amanat penting dalam revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, memastikan bahwa wadah perdagangan ini ditargetkan mulai beroperasi secara penuh pada 1 Januari 2027. Melalui kehadiran bursa mineral ini, Indonesia memiliki ambisi besar untuk memiliki kendali penuh atas aspek komersial komoditas strategisnya, memberikan keterbukaan informasi mengenai volume serta acuan harga kontrak komoditas, sekaligus memperkuat kedaulatan ekonomi nasional di pasar global.
Guna memastikan efektivitas operasionalnya, mekanisme bursa mineral akan dipisahkan secara regulasi dari sistem perdagangan komoditas yang saat ini berada di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Pemerintah dan DPR berkomitmen menarik seluruh komoditas mineral strategis dari Bappebti untuk ditempatkan pada pengaturan khusus bursa baru ini. Langkah penataan ulang ini didasarkan pada studi komparatif dari berbagai negara yang telah sukses mengelola bursa komoditas sejenis, sehingga Indonesia optimistis dapat melahirkan ekosistem perdagangan mineral terbaik demi mengoptimalkan nilai tambah sektor hulu hingga hilir. RRI.co.id
