Jakarta – Industri hulu migas terbukti memiliki peran krusial sebagai motor penggerak ekonomi daerah melalui multiplier effect yang luas. Dosen FEB Universitas Pertamina, Rinto Pudyantoro, mengungkapkan bahwa kontribusi sektor ini melampaui penerimaan negara, karena turut mendongkrak pendapatan daerah melalui Dana Bagi Hasil (DBH), PBB Migas, hingga skema participating interest (PI) 10 persen bagi BUMD. Sebagai gambaran nyata, Provinsi Riau pada tahun 2023 berhasil meraup DBH migas sebesar Rp3,6 triliun dan PBB migas senilai Rp3,9 triliun, yang menjadi modal penting bagi pembangunan regional.
Selain kontribusi finansial langsung, aktivitas operasional di wilayah kerja (WK) migas menciptakan perputaran ekonomi lokal yang masif. Keterlibatan pelaku usaha daerah dalam penyediaan barang dan jasa, penyerapan tenaga kerja lokal, serta pengembangan industri turunan menjadi bukti nyata dampak berganda sektor ini. Keberadaan industri hulu migas juga mendukung ketahanan energi domestik, seperti pasokan gas untuk pembangkit listrik, yang dibarengi dengan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasi.
Meski memberikan sumbangsih besar—tercatat PBB migas menyumbang lebih dari 50 persen total PBB nasional pada 2022—tantangan utama kini beralih pada tata kelola di tingkat daerah. Rinto menekankan bahwa efektivitas dana melimpah dari sektor migas sangat bergantung pada ketepatan belanja pemerintah daerah untuk infrastruktur dan layanan publik. Dengan pengelolaan yang tepat dan transparan, industri hulu migas akan terus menjadi tulang punggung ekonomi yang berkelanjutan, bahkan di tengah tantangan penurunan produksi migas nasional. Dikutip dari Antaranews.com
