Balikpapan – Pada Kamis, 23 April 2026, Jasa Raharja bersama UPTD PPRD Balikpapan melaksanakan kegiatan kolaborasi SIGAP Prioritas dalam rangka meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di wilayah Kota Balikpapan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya sinergi antar instansi untuk mengoptimalkan penerimaan daerah sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.
Melalui pendekatan SIGAP Prioritas, kegiatan difokuskan pada pendataan, sosialisasi, serta penagihan aktif kepada wajib pajak yang belum melakukan kewajibannya. Tim gabungan turun langsung ke lapangan dengan memanfaatkan data potensi yang telah diolah secara terintegrasi, guna memastikan upaya yang dilakukan lebih tepat sasaran dan berdampak langsung terhadap peningkatan kepatuhan.
Kakanwil PT. Jasa Raharja Kalimantan Timur, Gentur A. Waseso, ST.,MM.,MBA., CRGP. menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah konkret dalam memperkuat peran aktif Jasa Raharja dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor. “Sinergi ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka kepatuhan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya kontribusi terhadap pembangunan daerah melalui pembayaran pajak. Dengan pendekatan yang lebih proaktif dan berbasis data, kami optimistis hasilnya akan semakin signifikan,” ujarnya.
Sementara itu, UPTD PPRD Balikpapan menyambut baik kolaborasi ini sebagai bentuk penguatan kerja sama lintas sektor dalam meningkatkan efektivitas penagihan. Dengan dukungan sumber daya dan strategi yang selaras, kegiatan ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak wajib pajak serta mendorong percepatan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di wilayah Balikpapan.
Melalui kegiatan ini, masyarakat diimbau untuk segera melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tepat waktu melalui kanal yang telah disediakan, baik secara langsung maupun melalui layanan digital. Kepatuhan masyarakat tidak hanya menghindarkan dari sanksi administratif, tetapi juga berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik.















