JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto secara resmi membeberkan alasan mendasar pemerintah menerapkan kebijakan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) melalui sistem satu pintu. Saat berpidato dalam Upacara Hari Lahir Pancasila 2026 di Gedung Pancasila, Jakarta, pada Senin (1/6/2026), Kepala Negara menegaskan bahwa langkah strategis ini diambil agar nilai ekonomi dari kekayaan alam Indonesia dapat dinikmati sepenuhnya di dalam negeri. Presiden menyoroti kondisi selama ini di mana harga komoditas strategis nasional kerap ditentukan oleh pihak luar negeri, sehingga sebagian besar keuntungan mengalir ke luar dan memicu kebocoran penerimaan negara yang masif.
Guna menghentikan kebocoran devisa tersebut, pemerintah resmi menunjuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai badan usaha yang mengatur tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Pembentukan DSI ini menyusul diterbitkannya Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Melalui sistem pengawasan terintegrasi ini, sejumlah komoditas unggulan seperti minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, dan fero alloy kini wajib diekspor melalui DSI untuk mencegah praktik manipulasi perdagangan sekaligus menekan pelarian devisa hasil ekspor (DHE) ke luar negeri.
Di sisi lain, kebijakan satu pintu ini akan berjalan beriringan dengan penguatan program hilirisasi industri demi mendongkrak nilai tambah ekonomi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Presiden Prabowo menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia bukanlah sekadar komoditas komersial, melainkan amanah konstitusi yang wajib dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Beliau mengingatkan bahwa indikator keberhasilan pembangunan ekonomi nasional tidak boleh hanya bertumpu pada angka statistik di atas kertas, melainkan harus mewujud nyata dalam peningkatan kualitas dan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia secara berkeadilan. Dikutip dari RRI.co.id
