Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan sebanyak 900 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah terpencil akan segera beroperasi dalam waktu kurang dari satu bulan. Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, menyatakan bahwa fokus operasional ini mencakup wilayah dengan akses jalan terbatas, termasuk di wilayah perbatasan hingga pelosok Pulau Jawa seperti Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Langkah strategis ini diambil untuk memastikan distribusi layanan gizi tetap menjangkau masyarakat meskipun berada di lokasi yang sulit diakses secara geografis.
Program yang merupakan bagian dari inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG) ini secara khusus menyasar kelompok rentan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik. Hingga saat ini, tercatat sudah ada 27.006 SPPG yang terverifikasi, dengan 25.000 di antaranya telah beroperasi aktif di seluruh Indonesia. Menariknya, pembangunan dan operasional ribuan unit layanan gizi tersebut dilakukan tanpa menggunakan APBN, melainkan murni melalui skema swadaya mitra swasta dan partisipasi aktif masyarakat dengan estimasi anggaran mencapai Rp40 triliun hingga Rp54 triliun.
Selain memenuhi kebutuhan nutrisi, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) mendorong agar program MBG ini menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa pembangunan ekosistem SPPG di daerah terpencil diharapkan mampu memperkuat rantai pasok dan produksi pangan lokal melalui pemberdayaan masyarakat sekitar. Dengan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan warga, program ini diharapkan tidak hanya mengatasi masalah kekurangan gizi, tetapi juga meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat di akar rumput. Dikutip dari RRI.co.id
