JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk (BTN) bertekad mengakselerasi penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) hingga akhir tahun 2025. BTN menargetkan penyaluran KPP mencapai kisaran Rp3 triliun hingga Rp4 triliun pada penutupan tahun buku.
Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menyebutkan bahwa total target tersebut akan dipecah menjadi dua sisi, yaitu:
- Sisi Supply (Pasokan): Diusahakan mencapai Rp2 triliun hingga Rp3 triliun.
- Sisi Demand (Permintaan): Diupayakan di atas Rp1 triliun.
Program KPP atau KUR Perumahan yang baru diluncurkan pada Oktober 2025 ini merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan ganda: mempercepat penyediaan rumah dan memperkuat pelaku UMKM.
“Kami upayakan optimal. Saya masih optimistis. Sudah pasti di sisi supply kita usahakan di atas Rp2 triliun-Rp3 triliun dan di sisi demand mungkin kita usahakan di atas Rp1 triliun,” kata Nixon LP Napitupulu di Jakarta, Selasa (18/11/2025).
Tantangan dan Alokasi KPP BTN
BTN mendapatkan alokasi total KPP sebesar Rp9,5 triliun untuk disalurkan, terdiri atas Rp7,5 triliun untuk sisi pasokan (supply) dan Rp2 triliun untuk sisi permintaan (demand).
Nixon mengakui bahwa waktu eksekusi yang hanya tersisa dua bulan sejak peluncuran program di Oktober 2025 menjadi tantangan utama. Perseroan harus mengejar target sambil tetap berpegangan pada prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit.
Nixon juga menyoroti faktor musiman, di mana produksi rumah seringkali rendah pada Kuartal I karena curah hujan tinggi, sehingga ia menyarankan peningkatan alokasi KPP pada kuartal II, III, atau IV.
Mekanisme dan Realisasi Awal Program KPP
Program KPP ini mendapatkan total alokasi dari pemerintah senilai Rp130 triliun. Suku bunga pinjaman ditetapkan lebih terjangkau, yakni sekitar 5-6 persen, melalui mekanisme subsidi bunga.
Pemanfaatan KPP:
- Sisi Supply: Ditujukan untuk pengembang perumahan, jasa konstruksi, dan UMKM bahan bangunan, dengan plafon antara Rp500 juta hingga Rp5 miliar.
- Sisi Demand: Ditujukan bagi UMKM perseorangan untuk mendukung usaha seperti pembelian rumah atau penyewaan gudang, dengan plafon antara Rp10 juta hingga Rp500 juta.
Menurut catatan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), realisasi penyaluran KPP oleh sembilan bank per 15 November 2025 telah mencapai Rp492,13 miliar.
Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara), menyampaikan bahwa bank swasta menempati posisi penyalur tertinggi, membuktikan sambutan positif terhadap program yang dijalankan oleh Presiden Prabowo. Bank penyalur KPP tertinggi saat ini adalah Bank Nobu, diikuti oleh BNI, dan kemudian BTN dengan penyaluran mencapai Rp73 miliar. Dikutip dari Antaranews.com
