Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Jazuli Juwaini, mengingatkan pemerintah agar upaya menaikkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor pertanahan tidak membebani masyarakat kecil.
“Jangan sampai semangat menaikkan PNBP ini mencekik rakyat kecil. Yang harus jadi objek itu para pemegang izin besar, para pengusaha besar,” ujar Jazuli dalam keterangannya di Jakarta, Senin (17/11).
Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Panja bersama Eselon I Kementerian ATR/BPN di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan. Jazuli mengapresiasi semangat kementerian untuk meningkatkan PNBP, namun menekankan agar langkah tersebut tidak salah sasaran.
Menurutnya, sebagian besar penguasaan tanah di Indonesia masih dikuasai oleh kelompok usaha besar, sehingga target kenaikan PNBP seharusnya difokuskan pada mereka. “Delapan puluh persen tanah ini kan dikuasai para pengusaha besar. Itulah yang harus jadi sasaran peningkatan,” jelasnya.
Selain itu, Jazuli menekankan bahwa peningkatan PNBP harus diiringi dengan perbaikan layanan pertanahan. Ia menyoroti lamanya proses pengurusan dokumen pertanahan yang masih menjadi keluhan masyarakat.
“Ada yang ngurus satu tahun, ada yang delapan bulan. Itu baru di Tangsel. Kalau makin lama kita mengurus, makin lama juga uang masuk. Kalau makin cepat, makin cepat pula pemasukan negara,” ujarnya.
Ia menilai percepatan layanan pertanahan adalah syarat mutlak agar kebijakan PNBP berjalan efektif dan tidak merugikan publik.
Jazuli juga menyinggung persoalan pelanggaran pengelolaan lahan oleh perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU), di mana luas lahan yang dikelola sering melebihi izin yang diberikan. “Izinnya seribu, dia kelola dua puluh ribu. Kalau tidak ditertibkan, itu justru mengurangi PNBP. Kalau ditertibkan, sisanya bisa dikeluarkan izin lagi, masuk lagi pendapatan negara,” jelasnya.
Ia menegaskan pentingnya ketegasan Kementerian ATR/BPN dalam menertibkan praktik semacam ini. Menurut Jazuli, keberanian menegakkan aturan menjadi kunci untuk meningkatkan tata kelola pertanahan sekaligus mengoptimalkan PNBP negara. Dikutip dari Antaranews.com
