JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa penentuan angka ideal ambang batas parlemen atau parliamentary threshold harus didasarkan pada mekanisme dialog antarpartai politik serta kajian ilmiah yang mendalam. Menurut Hasto, proses ini sangat penting untuk melibatkan semua pihak, termasuk partai nonparlemen, guna memastikan setiap aspirasi politik mendapatkan ruang eksistensi yang adil dalam sistem demokrasi Indonesia pascareformasi.
Hasto menjelaskan bahwa penetapan ambang batas ini merupakan instrumen demokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan presidensial. Meski pada awal reformasi jumlah partai politik sangat banyak, seiring waktu diperlukan konsolidasi agar regenerasi kepemimpinan di DPR berjalan lebih solid. Ia menekankan bahwa besaran angka ambang batas parlemen tersebut nantinya harus ditentukan oleh pilihan rakyat melalui hasil pemilu, bukan dipaksakan oleh kekuasaan semata.
Saat ini, PDIP terus membuka ruang komunikasi dengan berbagai kekuatan politik untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu terkait besaran angka tersebut. Hasto berharap melalui proses politik yang komprehensif dan dialogis, akan tercapai kesepakatan bersama yang mampu menyeimbangkan antara hak eksistensi partai politik dengan kebutuhan akan stabilitas pemerintahan. Hasil kajian ini diharapkan menjadi solusi bagi penyederhanaan partai politik di parlemen secara bertahap dan alami. Dikutip dari Antaranews.com
